Kunjungi Tiga Lembaga di Jakarta, KI Pertegas Penguatan Lembaga

Blog Details

Kunjungi Tiga Lembaga di Jakarta, KI Pertegas Penguatan Lembaga

JAKARTA -- Komisi Informasi (KI) Sulsel terpilih didampingi Kepala Sekretariat KI Badaruddin melakukan kunjungan kerja ke Jakarta selama tiga hari, 22-24 Oktober 2019.

 

Komisioner KI tersebut diantaranya Ketua KI Sulsel Pahir Halim dan komisioner Andi Tadampali, Benny Mansyur, Fauziah Erwin, dan Khaerul.Ikut mendampingi, staf sekretariat, Baya. Ayda Maussa, dan Rachmawati Halik.

 

Ketua KI Sulsel, Pahir Halim menjelaskan, KI Sulsel akan berkunjung ke tiga tempat yakni Komisi Informasi Pusat, Kementerian Kominfo, dan Kementerian Dalam Negeri.

 

Hari pertama di Jakarta, Selasa (22/10), KI Sulsel mengunjungi Komisi Informasi Pusat serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

 

Di KI Pusat, mereka diterima Ketua KI Pusat Gede Narayana dan sejumlah komisioner di Ruang Rapat Wisma BSG lantai 9, Jakarta Pusat.

 

Pahir mengatakan kunjungan itu dalam rangka silaturrahmi dan perkenalan komisioner KI Sulsel yang belum lama ini dilantik.

 

Selain itu, KI Sulsel juga meminta penjelasan sekitar pelaksanaan Rakornas KI yang dilaksanakan dua minggu lalu di Bangka Belitung. Karena hasil dari Rakornas tersebut menjadi bahan bagi KI Sulsel untuk menyusun ulang program ke depan.

 

"Selain itu, kita juga meminta penjelasan kapan KI Pusat akan melaksanakan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi tingkat nasional. Kita perlu tahu agar jangan sampai tumpang tindih dengan pelaksanaan pemeringkatan di Sulawesi Selatan yang akan digelar Desember," ungkap Pahir.

 

Ketua KI Pusat Gede Narayana menjelaskan dari Rakornas KI di Bangka Belitung, ada komitmen yang menjadi penekanan terkait penguatan kelembagaan. Keterbukaan informasi publik harus lebih didengar dan lebih familiar.

 

"Keterbukaan informasi publik kan baru sekitar 10 tahunan. Banyak yang perlu dikerjakan. Baik dalam penguatan kelembagaan dan lainnya," ungkap Gede Narayana.

 

Kepada KI Sulsel, dia berpesan, kerja-kerja KI adalah kerja kolegial sehingga harus kompak, bukan kerja perseorangan.

 

"Sepanjang yang saya ingat, KI Sulsel termasuk salah satu tim work yang terbaik. Kalaupun ada dinamika, itu biasa, hal yang wajar. Semangatnya positif," ungkap Narayana.

 

Soal penganggaran KI, lanjut dia, seperti yang dibahas dalam Rakornas, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru Nomot 33 Tahun 2019.

 

"Di situ ada rujukan anggaran untuk monitoring dan evaluasi, pelaksanaan sosialisasi, dan anggaran dukungan kesekretariatan juga terkait honor dan rujukan untuk penganggaran lainnya," kata Narayana.

 

Di Kementerian Kominfo, KI Sulsel meminta penjelasan terkait model dan wujud suporting sekretariat.

 

"KI Sulsel sangat berharap agar supporting sekretariat dalam arti ASN yang bertugas di sana bukan sekadar diperbantukan tapi bersifat permanen," jelasnya.

 

Kepala Seksi Tata Kelola Penyediaan Informasi Publik Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Hardy Kembar Pribadi menjelaskan, pihak Kemen Kominfo sudah mengeluarkan regulasi Nomor 8 tahun 2019 terkait Sekretariat KI.

 

"Disitu diatur Normal Standar Prosedur dan Kriteri Bidang Kominfo, salah satunya mengenai urusan informasi dan komunikasi publik. Dengan regulasi ini, ada kejelasan atau dasar hukum terkait sekretariatan KI. Berarti sudah jelas dan wajib bagi Dinas Kominfo daerah untuk melaksanakan," ungkapnya.

 

Pihaknya juga mengusulkan ke Kemendagri agar memasukkan pedoman penganggaran yang berlaku saat ini agar nomenklaturnya bisa diubah.

 

Sementara itu, Kepala Sekretariat KI Sulsel, Badaruddin, hari kedua, Rabu (23/10), pihaknya akan mengunjungi Kementerian Dalam Negeri.

 

Di sana, KI Sulsel akan mempertanyakan efektifitas pelaksanaan Permendagri 33 tahun 2019 berkaitan dengan penganggaran Komisi Informasi khususnya di provinsi dan kabupaten kota. Karena dalam peraturan itu dijelaskan jika tahun 2020, ada empat program permanen yang harus direspon oleh provinsi untuk anggaran.

 

Diantaranya, pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik. Artinya, Kedua terkait sosialisasi, ketiga evaluasi monitoring pemerintahan atau penguatan kelembagaan administrasi dan terakhir, hubungan antar lembaga. Ungkapnya